Diduga Empat Gudang BBM Subsidi di Sulawesi Utara Dikendalikan Satu Jaringan, APH Diminta Bertindak
Sulawesi Utara – Intensaktual.online
Dugaan praktik penyimpanan dan distribusi ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Sulawesi Utara. Sejumlah sumber menyebut adanya empat gudang yang berada di wilayah Kombos, Kauditan, Bitung, dan Tondano yang diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi secara tidak sah.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa aktivitas di sejumlah gudang tersebut diduga dikendalikan oleh jaringan tertentu. Nama seorang pria berinisial Ipan disebut-sebut berperan sebagai pihak yang diduga mengoordinasikan operasional di lapangan, sementara seluruh gudang tersebut diduga berkaitan dengan seseorang bernama Frenly. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan sehingga informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Jika dugaan tersebut benar, maka praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi dapat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, atau niaga BBM tanpa izin usaha yang sah dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berhak juga dapat merugikan negara dan mengganggu distribusi energi nasional. Aparat penegak hukum diminta untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Sejumlah aktivis anti-korupsi dan pemerhati energi di Sulawesi Utara mendesak aparat kepolisian, termasuk Polda Sulut dan jajaran Polres terkait, untuk turun langsung ke lapangan memeriksa aktivitas gudang-gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan BBM subsidi tersebut.
“Apabila benar terdapat praktik penimbunan atau distribusi BBM subsidi secara ilegal, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Negara dirugikan dan masyarakat yang berhak menerima subsidi menjadi korban,” ujar salah satu aktivis yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan jaringan BBM subsidi ilegal tersebut. Transparansi penanganan kasus dinilai penting guna menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara.
Redaksi
